“Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu yang 1 juta sertifikat gratis untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut bayaran seluruh Indonesia kalau bisa lebih meningkat lagi,” kata Tito.
Menurutnya, berbagai program sosial perlu berjalan beriringan agar penanganan persoalan masyarakat tidak hanya berfokus pada satu aspek. Perbaikan tempat tinggal, misalnya, perlu didukung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Penanganan Masalah Sosial Perlu Menyentuh Akar Persoalan
Tito juga menyinggung pentingnya pendekatan yang menyentuh akar masalah dalam menangani persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba.
Ia menilai penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi perlu disertai langkah pencegahan dan penyelesaian faktor-faktor yang mendorong munculnya persoalan tersebut.
Dalam hal ini, ia mendorong sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya untuk memperkuat upaya penanganan masalah sosial di masyarakat.
“Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya,” pungkasnya.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan berbagai program perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan target bedah rumah sebanyak 450 ribu unit pada 2026 dan rencana peningkatan pada 2027, pelaksanaan program serta ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam upaya memperluas akses terhadap hunian layak di Indonesia.***
