TEBO – Fraksi Partai Golkar Tebo menyoroti dampak pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang mengancam kapasitas fiskal daerah, termasuk berkurangnya TPP ASN pada 2026. Fraksi Golkar menegaskan pentingnya penguatan PAD, khususnya dari sektor perhubungan melalui optimalisasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
Dalam pendapat akhir yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar Ahmad Ankam pada Rapat Paripurna, Jum’at 28 November 2025. Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Tebo segera memodernisasi sistem parkir RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) karena pengelolaan manual dinilai tidak mampu mendongkrak PAD.
Golkar turut menyoroti lemahnya kinerja RSUD STS di bawah kepemimpinan dr. Oktavienni sejak 2018. Selama enam tahun, peningkatan PAD dinilai tidak signifikan, pelayanan banyak dikeluhkan, hingga menjadi atensi Ombudsman. Fraksi menilai manajemen RSUD stagnan dan gagal melakukan perbaikan layanan publik.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kerusakan 16 titik Jalan Rigit Beton Rimbo Ilir yang baru sebulan selesai dibangun dengan anggaran Rp 5 miliar. Golkar menyebut kerusakan hingga lapisan dasar sebagai indikasi kegagalan konstruksi dan rendahnya kualitas pekerjaan.
Golkar mendesak:
- Dinas PUPR melakukan audit teknis secara transparan.
- Rekanan bertanggung jawab jika terbukti terjadi kegagalan mutu.
- Penertiban tonase kendaraan CPO diperketat.
Fraksi juga meminta Pemkab Tebo memprioritaskan peningkatan jalan 13 Desa Perintis dan Unit 4 Purwoharjo yang sudah 50 tahun tidak pernah tersentuh aspal.
