Wakil Bupati Tebo Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara Virtual

Avatar
Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, S.E., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual. (INJ/Ist)

TEBO – Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, S.E., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Mawar, Kantor Bupati Tebo, Senin (10/11/2025). Rakor ini menjadi salah satu agenda rutin pemerintah dalam memantau perkembangan inflasi di seluruh daerah.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang masa akhir tahun yang biasanya ditandai dengan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Penggelapan Dana Koperasi TSBU Bungo Belum Ada Kepastian Hukum GAB Peduli : "Meminta Pihak Yudikatif, Segera tuntaskan"

Wakil Bupati Tebo menyimak sejumlah arahan strategis terkait langkah cepat penanganan inflasi, termasuk penguatan tim TPID daerah, optimalisasi operasi pasar murah, serta pengendalian distribusi bahan pokok. Nazar Efendi memastikan bahwa Kabupaten Tebo akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan pusat tersebut.

Baca Juga :  Agus-Nazar Bersama Ribuan Warga Senam Bersama HUT Partai Golkar ke 60

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pangan strategis, seperti beras, cabai, dan bawang. Menurutnya, koordinasi antar-OPD teknis sangat diperlukan agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan tidak bersifat sporadis.

Baca Juga :  Suami Bunuh Istri Di Tebo, Mayat Korban Ditemukan Dikebun

Rakor juga membahas kondisi perkembangan harga di berbagai wilayah serta prediksi dinamika harga hingga akhir tahun 2025. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat laporan situasi harga mingguan sebagai dasar pengambilan kebijakan.