Oleh : Iin Habibi
Pengamat Kebijakan Publik
Jambi – Di tengah maraknya hiruk-pikuk seremonial pemerintah provinsi Jambi, masyarakat kecil di Provinsi Jambi justru sedang menghadapi tekanan hidup yang semakin berat.
Fakta paling menyakitkan itu tergambar dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2025 yang mencapai 270,94 ribu jiwa, naik dibanding tahun 2024 yang berada di angka 265,42 ribu jiwa.
Angka tersebut bukan sekadar data statistik yang dipajang dalam laporan tahunan. Di baliknya ada wajah-wajah rakyat yang hidup dalam ketidakpastian. Ada petani yang semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarga karena biaya produksi terus naik. Ada buruh yang pendapatannya tak lagi mampu mengejar harga kebutuhan pokok. Ada pedagang kecil yang setiap hari menunggu pembeli yang tak kunjung datang, banyak anak muda di Jambi hari ini hidup tanpa kepastian pekerjaan bahkan banyak remaja di jambi mengalami putus sekolah.
Kenaikan angka kemiskinan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah lebih sibuk membangun citra dibanding membangun kesejahteraan rakyat. Program-program yang diluncurkan lebih banyak ceremonial dan hanya jadi bancakan para elit politik dilingkaran kekuasaan ketimbang solusi nyata terhadap persoalan ekonomi masyarakat.
Masyarakat mulai melihat adanya pembangunan yang kehilangan arah, Anggaran daerah dihabiskan untuk program-program yang megah secara tampilan, tetapi miskin dampak bagi kehidupan rakyat kecil. Banyak kegiatan seremonial dipoles sedemikian rupa demi kepentingan popularitas kekuasaan, sementara substansi kebutuhan masyarakat justru diabaikan.
