Inilah yang kemudian melahirkan anggapan di tengah publik bahwa sejumlah program pemerintah hari ini lebih menyerupai “program bancakan” daripada program kerakyatan. Segelintir elit menikmati proyek dan keuntungan, sementara masyarakat miskin tetap berkutat dengan persoalan hidup yang tak pernah selesai.
Ironisnya, kondisi ekonomi masyarakat Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat melemah. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Kesempatan kerja semakin sempit. UMKM kesulitan bertahan. Petani menghadapi ketidakstabilan harga hasil panen. Sementara bantuan dan kebijakan pemerintah terasa belum benar-benar menyentuh akar persoalan.
Di desa-desa, masyarakat mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan. Banyak yang merasa pemerintah hadir hanya ketika ada agenda politik dan seremoni. Setelah itu, rakyat kembali menghadapi kesulitannya sendiri tanpa perlindungan yang nyata dari negara.
Padahal, esensi utama dari kekuasaan adalah memastikan rakyat hidup lebih layak. Pemerintah semestinya hadir untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan masyarakat, bukan sekadar mempercantik laporan kinerja. Sebab rakyat tidak bisa makan dari baliho pencapaian, tidak bisa bertahan hidup dari slogan pembangunan, dan tidak bisa keluar dari kemiskinan hanya dengan pidato-pidato harapan dari pejabat.
Kenaikan angka kemiskinan di Jambi menjadi bukti bahwa ada yang keliru dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah gagal menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika rakyat membutuhkan lapangan kerja, pemerintah justru sibuk dengan proyek pencitraan yang menjadu bancakan korupsi. Ketika masyarakat berharap solusi ekonomi, yang hadir malah pertunjukan seremoni yang menghabiskan anggaran.
