Kejari Tebo Eksekusi Pengembalian Uang Rp3,82 Miliar dalam Kasus KUR BSI

Avatar
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebo Dr. Alfian Bombing, S.H., M.H., bersama jajaran dan pimpinan BSI Pusat saat konferensi pers terkait eksekusi pengembalian uang dalam perkara tindak pidana korupsi pembiayaan KUR BSI di Aula Kejari Tebo. (INJ/Andrey)

Menurut Kejari Tebo, proses persetujuan tersebut tidak dilengkapi sejumlah persyaratan pencairan maupun covenant yang seharusnya dapat digunakan untuk memitigasi risiko bank. Kondisi tersebut dinilai membuat proses pencairan pembiayaan menjadi lebih mudah.

Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, penyimpangan pembiayaan terhadap 26 nasabah tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.825.000.000.

Dalam perkara ini, dua orang telah berstatus terpidana dan telah menjalani eksekusi pidana pokok berupa hukuman penjara.

Baca Juga :  Kejari Tebo Geledah Rumah Tersangka Korupsi Pasar Tanjung Bungur, Satu Unit Mobil Diamankan

Mereka adalah Ermalia Wendi bin Akmal, mantan Branch Manager BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1, serta Mardiantoni bin Muhtar M, mantan Micro Staff BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1.

Selain kedua terpidana tersebut, Kejari Tebo menyampaikan masih terdapat satu terdakwa berinisial H.A.P. yang disebut turut terlibat dalam perkara tersebut.

Baca Juga :  DPD Partai Nasdem Tebo Buka Pendaftaran Kepala Daerah Secara Gratis

Perkara yang menjerat H.A.P. kini berada dalam tahapan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk proses hukum selanjutnya.

Dengan pelaksanaan eksekusi ini, Kejari Tebo telah menyerahkan kembali dana sebesar Rp3,825 miliar kepada BSI. Adapun total kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp4,825 miliar.

Baca Juga :  Kejari Tebo Musnahkan Barang Bukti 76 Perkara Inkracht, Termasuk Narkotika dan Senjata Api Rakitan

Kejari Tebo menegaskan pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus langkah pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut.

Sementara terhadap pihak yang masih berstatus terdakwa, proses hukum tetap berjalan dan seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatannya mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum.