Artinya, pemerintah daerah tidak sekadar menunggu program datang, tetapi aktif mengusulkan kebutuhan daerah agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Ketahanan Pangan Tak Hanya Berhenti di Produksi
Penguatan ketahanan pangan di Tebo juga dilakukan pada sisi distribusi dan ketersediaan pangan masyarakat.
Untuk bantuan pangan yang bersumber dari APBN, pada periode Februari hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 39.359 Penerima Bantuan Pangan atau PBP. Sementara pada periode Juli hingga September 2026, jumlah penerima mencapai 41.080 PBP.
Pemkab Tebo juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 16 kali sepanjang 2026. Kegiatan tersebut terdiri dari delapan kali melalui skema mandiri dan CSR Bank Indonesia serta delapan kali melalui dukungan APBD.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.
Di sisi lain, Pemkab Tebo menyiapkan 10.500 kilogram beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atau CPPD.
Pemerintah daerah juga melakukan penyusunan FSVA dan SKPG 2026 serta memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui rapid test pestisida dan formalin, pengujian 20 sampel PSAT di laboratorium serta penyediaan satu unit freezer.
Intervensi Pangan Menyasar Kelompok Rentan
Program ketahanan pangan juga diarahkan untuk mendukung penanganan masalah gizi dan stunting.
Salah satunya melalui pemberian bantuan beras dan telur kepada 26 bayi di bawah dua tahun atau baduta.
