Namun, selain alasan pribadi, terdapat persoalan yang lebih luas yang juga menjadi bahan perenungan bagi sejumlah kepala desa, salah satunya terkait tata kelola serta fleksibilitas penggunaan anggaran desa yang dinilai semakin kompleks dari tahun ke tahun.
Secara administratif, kepala desa memang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran. Akan tetapi, dalam praktiknya, berbagai regulasi dan ketentuan terkait penggunaan Dana Desa membuat ruang gerak pemerintah desa menjadi lebih terbatas dibandingkan pemahaman masyarakat pada umumnya.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi, masyarakat menuntut percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Namun di sisi lain, pemerintah desa harus menyesuaikan penggunaan anggaran dengan berbagai program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Akibatnya, sebagian kepala desa merasa tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan yang dianggap paling mendesak di wilayahnya. Program fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah berbagai kewajiban program terpenuhi.
Fenomena sejumlah kepala desa yang memilih tidak mencalonkan diri kembali tersebut semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan politik lokal.
Lebih jauh, kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan terkait beban kerja, kewenangan, regulasi, serta dukungan yang diberikan kepada pemerintah desa.
