Menurut Fraksi Gerindra, kontribusi perusahaan daerah tersebut terhadap peningkatan PAD masih jauh dari harapan.
“PT Tebo Hutama Cipta tidak boleh hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi yang terukur. Kami meminta Bupati Tebo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, manajemen, kinerja direksi serta model bisnisnya,” tegas Karno.
Menurutnya, evaluasi terhadap BUMD perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan keberadaan perusahaan daerah benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan keuangan daerah.
BUMDes Juga Jadi Sorotan
Selain PT THC, Fraksi Gerindra turut menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fraksi menilai masih terdapat sejumlah BUMDes yang belum berkembang secara optimal dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten Tebo diminta meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap BUMDes, termasuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja pengurus.
Gerindra juga mendorong agar pengelolaan BUMDes ke depan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan manajerial, serta jiwa kewirausahaan.
Menurut Fraksi Gerindra, BUMDes seharusnya tidak hanya menjadi lembaga usaha formal di tingkat desa, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan desa.
Infrastruktur Harus Jadi Perhatian
Di sisi lain, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerintah daerah memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
