Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar kembali mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang sebagai akses vital masyarakat dan jalur penunjang perekonomian. Pemerintah daerah juga diminta lebih aktif menjemput program dan sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi potensial. Setiap investasi baru juga diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang didukung peningkatan kompetensi SDM, disertai percepatan transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan perundungan (bullying). Fraksi Golkar mengapresiasi langkah cepat Polres Tebo dalam mengungkap perkara tersebut serta meminta pemerintah daerah memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan di lingkungan pendidikan.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tebo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ***
