TEBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Tebo, Jumat (4/9/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi, Wakil Ketua DPRD Tebo Ikhsanudin dan Sahirsah, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Tebo, jajaran instansi vertikal, para camat, direktur BUMD serta sejumlah tamu undangan.
Paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya DPRD menerima penyampaian nota pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan itu, delapan fraksi DPRD Tebo menyampaikan pandangan sekaligus sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi jalur lalu lintas kendaraan pengangkut CPO milik PT SMS di Kecamatan Rimbo Ilir.
Fraksi ini juga mendukung rencana pembentukan laboratorium lingkungan hidup yang dinilai dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, persoalan PDAM Tirta Muaro yang sebelumnya dibahas dalam RDP diminta segera dituntaskan sebelum akhir 2026.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Ranperda Perubahan APBD memiliki peran penting sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah. Fraksi tersebut mendorong peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi serta meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. PDI-P juga mendorong PT SMS memanfaatkan jalan TMMD sebagai jalur pengangkutan CPO.
