TEBO – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menyoroti potensi defisit anggaran Tahun 2026 yang diprediksi dapat berdampak pada terhentinya pembangunan infrastruktur serta terancamnya keberlangsungan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Hal ini disampaikan oleh Liga Marisa, Ketua Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan Fraksi pada rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi fraksi DPRD Tebo terhadap 6 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantaran 3 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025, Senin 6 Oktober 2025.
Dalam pandangan fraksinya itu, Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelapa sawit, khususnya yang berkaitan dengan kebun keterlanjuran dalam kawasan sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan. Selain itu, pabrik kelapa sawit terintegrasi maupun pabrik pengolahan tanpa kebun juga diharapkan dapat menerima TBS sawit dari kebun keterlanjuran dengan memenuhi kewajiban PNPB.
Fraksi Golkar juga meminta Perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (KPHP Wilayah Timur dan Barat) agar segera melakukan pendataan valid terkait kebun sawit keterlanjuran, termasuk perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan), guna mendukung kebijakan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah disarankan segera menyiapkan langkah strategis berupa penyediaan pabrik sawit untuk menampung hasil TBS dari kebun keterlanjuran maupun dari program perhutanan sosial yang sudah berizin, tentunya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
