Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatur zonasi, jumlah gerai, serta jarak antara toko modern dan pasar tradisional.
Untuk gerai yang telah berdiri, Karno menilai tidak perlu dilakukan pembatasan ulang. Namun ke depan, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan izin.
“Yang sudah ada mungkin tetap berjalan, tapi ke depan harus ada aturan yang jelas agar pertumbuhannya terkendali,” tutupnya.***
Liga juga menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Tebo membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD,…
TEBO – Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, S.H., menghadiri peresmian Gedung Kantor Komisi Pemilihan…
“Pembahasan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel,…
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar kembali mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis Kecamatan…
