Tak hanya itu, Aparat Penegak Hukum (APH) juga didesak untuk turun tangan. Penyelidikan dinilai penting guna memastikan apakah praktik tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Jika terbukti, sanksi tegas diharapkan dapat diberlakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan hak peserta didik.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bebas dari tekanan ekonomi bagi orang tua dan siswa. Pembiaran terhadap dugaan pungutan berkedok komite dikhawatirkan hanya akan memperlemah wibawa regulasi dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Kini, publik menanti langkah nyata dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan aparat terkait: menertibkan praktik yang menyimpang atau membiarkan persoalan serupa terus berulang.***
