Di sektor pemberdayaan desa, Golkar menyoroti gagalnya lebih dari 70% program ketahanan pangan BUMDes. Fraksi mengapresiasi langkah Dinas PMD yang mengeluarkan SP1 kepada 47 kepala desa, namun menekankan perlunya pembinaan dan pengawasan lebih kuat agar BUMDes dapat berjalan profesional dan akuntabel.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan tata kelola, memperkuat PAD, serta memastikan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tebo, Liga Marisa, mengatakan bahwa kondisi fiskal yang semakin menurun harus dijawab dengan langkah nyata melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu potensi terbesar, menurutnya, terletak pada implementasi tegas Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
“Perda tersebut sudah sangat jelas mengatur mekanisme pungutan IPJ. Pasal 2 menegaskan bahwa IPJ adalah sumber resmi PAD Kabupaten Tebo. Pasal 3 dan 4 menetapkan kendaraan bermuatan berat atau berdimensi melebihi kelas jalan sebagai objek dan subjek pungutan. Bahkan Pasal 11 sampai 13 sudah mengatur tarif IPJ, pungutan bagi kendaraan tanpa izin, serta kendaraan luar daerah yang memakai jalan kabupaten—ini potensi besar yang selama ini belum digarap optimal. Pasal 14 juga memberikan kewenangan penyidikan, sehingga penegakan dan pemungutan PAD sesungguhnya bisa dilakukan secara tegas.
Optimalisasi sektor ini tidak membebani masyarakat kecil, tetapi memastikan kendaraan angkutan besar milik perusahaan perkebunan, tambang, kehutanan, maupun logistik ikut memberikan kontribusi pada fiskal daerah,” tegas Liga Marisa usai Paripurna.
