Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, S. E., M.Si., Terima Audiensi Tim Poltekkes Jambi Bahas Program INEY Fase II

Avatar
Wakil Bupati Tebo, Nazar Effendi, S.E., M.Si., berfoto bersama tim Poltekkes Kemenkes Jambi dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo usai audiensi Advokasi Program Indonesia Eliminasi Stunting (INEY) Fase II di ruang kerja Wakil Bupati. (INJ/Ist)

TEBO – Wakil Bupati Tebo, Nazar Effendi, S.E., M.Si., menerima kunjungan tim Poltekkes Kemenkes Jambi di ruang kerjanya, Selasa (07/10/2025).Kunjungan ini dalam rangka audiensi dan advokasi Program Indonesia Eliminasi Stunting (INEY) Fase II, yang menjadi upaya lanjutan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tebo.

Dalam pertemuan tersebut, tim Poltekkes Jambi memaparkan arah dan strategi pelaksanaan Program INEY Fase II yang berfokus pada penurunan stunting secara berkelanjutan. Program ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, peran tenaga kesehatan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting.

Baca Juga :  Nekat Emak-Emak Di Batang Bungo Tambal Jalan Yang Rusak Dan Berlobang

Wakil Bupati Tebo menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen penuh mendukung percepatan penurunan stunting. “Kami siap memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak, serta terus mendorong edukasi kepada masyarakat,” ujar Nazar Effendi.

Baca Juga :  Wabup Tebo Nazar Efendi Audiensi Tim Penilai Adipura KLHK, Dorong Percepatan Tata Kelola Lingkungan Daerah

Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor. “Keterlibatan camat, kepala desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat sangat penting agar hasilnya bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Baca Juga :  Kapolda Jambi Persiapkan Penyelenggaraan Operasi Ketupat 2023

Sementara itu, tim Poltekkes Jambi menyampaikan bahwa Program INEY Fase II akan difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pendampingan teknis, serta penguatan kader posyandu dan tim pendamping keluarga (TPK). Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan kesehatan semakin solid.