Exit Meeting BPK RI di Tebo: Momentum Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Avatar
Bupati Tebo Agus Rubiyanto saat menerima jajaran BPK RI Perwakilan Jambi dalam agenda Exit Meeting di Kantor Bupati Tebo.(INJ/Ist)

TEBO – Pemerintah Kabupaten Tebo menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi dalam rangka Exit Meeting, Jumat (19/9/2025). Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Tebo ini menjadi momen penting untuk mendengarkan penyampaian hasil pemeriksaan sekaligus arahan strategis dari BPK.

Exit Meeting merupakan tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam kesempatan ini, tim BPK menyampaikan berbagai temuan serta rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti demi terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga :  Cooling System Jelang Pilkada, Kapolres Tebo Gelar Silaturahmi dengan Awak Media se-Kabupaten Tebo

Perwakilan BPK RI menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah dituntut menjaga integritas dalam tata kelola keuangan. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Viral Postingan Daging Bangkai di Facebook, IRT di Kerinci dimintai Klarifikasi Polisi dan Minta Maaf

Bupati Tebo Agus Rubiyanto menyambut baik arahan yang diberikan. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Tebo siap berbenah dengan menindaklanjuti catatan-catatan hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi berharga demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami berkomitmen penuh untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Exit Meeting ini menjadi pengingat agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih transparan, akuntabel, dan tentu saja berintegritas,” ungkap Bupati.

Baca Juga :  Dukung Transformasi Birokrasi, Bupati Tebo Jadi Mentor di PKN II

Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa pembenahan keuangan daerah sejalan dengan visi besar Tebo Maju 2030. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan di segala sektor diharapkan berjalan lebih efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.