Infonegerijambi.id – Setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 15 September 2025 lalu, Komisi I DPRD Kabupaten Tebo bersama Ketua DPRD Tebo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta, Rabu (17/09/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas desakan masyarakat dan hasil pembahasan di DPRD Tebo terkait nasib tenaga R3 dan R4 yang hingga kini belum mendapat kesempatan pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu. DPRD menilai, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup para tenaga yang telah lama mengabdi.
Dalam pertemuan dengan pihak Menpan RB, rombongan DPRD Tebo menekankan perlunya kebijakan segera untuk membuka “lock” atau kunci pengangkatan yang masih menjadi hambatan. Mereka menilai, penyelesaian masalah ini akan membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tebo.
Selain persoalan R3 dan R4, DPRD Tebo juga meminta agar tenaga honorer dari sektor lain turut diakomodir. Setidaknya ada 153 tenaga guru, 200 tenaga kesehatan, serta 30 tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai layak untuk masuk dalam program pengangkatan pegawai paruh waktu.
Ketua DPRD Tebo menegaskan, langkah ini bukan sekadar perjuangan politik, melainkan bentuk nyata memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang selama ini setia mengabdi tanpa kepastian status. “Kami mendesak Menpan RB untuk segera memberikan solusi agar para tenaga ini mendapat haknya sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.
