TEBO – Suasana politik kepegawaian di Kabupaten Tebo kembali berdenyut. Bukan karena isu besar di tingkat pusat, melainkan dari sekelompok tenaga honor kebersihan kategori R3T di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-HUB). Mereka menilai ada ketidakadilan yang mengendap dalam proses rekrutmen PPPK paruh waktu.
Aspirasi itu tidak hanya bergulir di ruang-ruang obrolan warung kopi, tapi sudah dituangkan dalam surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tebo. Dalam surat bertanggal 10 September 2025 yang bersifat “penting”, para honorer dengan tegas menuding adanya ketidaktransparanan dalam pengusulan nama ke BKPSDM.
Isi surat itu sederhana tapi tajam: “Kami merasa adanya ketidakadilan dan tidak adanya transparansi dalam pengusulan ke BKPSDM terkait daftar nama yang terdata R3T di Kantor DLH-HUB Kabupaten Tebo.” Kalimat ini menjadi inti keresahan yang akhirnya mendorong mereka meminta DPRD turun tangan.
Tak sekadar mengadu, para honorer juga mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tujuannya jelas: mempertemukan pihak BKPSDM dengan DLH-HUB di meja yang sama, agar terang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas daftar nama R3T yang tak kunjung diusulkan.
Langkah ini dinilai unik. Biasanya, tenaga honorer lebih memilih aksi demonstrasi di lapangan. Namun kali ini, mereka mengawali perlawanan dengan dokumen resmi yang menohok, lengkap dengan lampiran daftar nama yang mereka sebut telah lama terdata. Sebuah strategi yang memperlihatkan bahwa aspirasi ini bukan sekadar keluh kesah, melainkan gerakan yang terstruktur.
