Tebo, VIRAL  

Diduga Tenaga Honorer Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Jarang Ngantor tapi lulus PPPK, Ada Apa..???

Avatar

TEBO – Diduga seorang tenaga honorer di bagian umum Setda Kabupaten Tebo berinisial AB jarang masuk kantor jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Namun, AB berhasil lolos seleksi PPPK yang diadakan Pemkab Tebo pada tahun tersebut.

 

AB diketahui memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat calon bupati, yaitu kandidat nomor 01. AB sering terlihat mendampingi kandidat tersebut dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa AB telah terlibat dalam politik praktis dan secara terang-terangan mendukung calon tertentu, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan netralitas ASN dan tenaga honorer.

Baca Juga :  Bupati Merangin Berkunjung ke RSD Kol Abundjani,Cek Ruangan Cuci Darah

 

Meskipun demikian, AB tampaknya dibiarkan oleh atasan untuk terlibat dalam aktivitas kampanye calon bupati dan wakil bupati 2024. Kabag Umum Setda Tebo, Samin, tidak memberikan respons ketika dikonfirmasi terkait hal ini melalui pesan WhatsApp, yang menimbulkan tanda tanya di kalangan publik.

Baca Juga :  Polres Tebo Gelar Apel Operasi Lilin 2024 untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru

 

Seorang tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa AB memang jarang hadir di kantor. “Jarang ngantor, bang, tapi anehnya SK-nya tetap diperpanjang,” ujarnya pada Selasa (14/1/2025).

 

Menurutnya, SK tenaga honorer biasanya diperpanjang dua kali dalam setahun. Meski demikian, perpanjangan SK AB tetap dilakukan oleh atasannya, meskipun AB jarang hadir di kantor.

 

Wartawan telah berusaha mengonfirmasi kepada Kabag Umum Setda Tebo, Samin, terkait kehadiran AB dan apakah AB telah diberikan teguran, namun Samin tidak memberikan respons.

Baca Juga :  PT APN Diduga Melakukan Land Clearing di Area Buffer TNBD, Petral: Seharusnya Menjadi Zona Konservasi

 

Selain itu, wartawan juga menanyakan alasan perpanjangan SK AB yang jarang masuk kantor dan terlibat politik praktis. Namun, pertanyaan ini pun tidak mendapat tanggapan dari Samin.

 

Kasus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai netralitas dan profesionalisme di lingkungan kerja pemerintah.

Redaksi

You cannot copy content of this page