Tim Komisi Informasi Provinsi Jambi Kunjungi Pemkab Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno Paparkan Inovasi Pelayanan Publik

Avatar

MUARO JAMBI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi.

Kunjungan tim KI Provinsi Jambi tersebut disambut langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) M. Faisal Harahap, S.E., serta Sekretaris Dinas Kominfo Damankhuri, S.Ag., di ruang kerja Bupati, Kantor Bupati Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga :  Bupati Bambang Bayu Suseno Turun Langsung Tinjau Pembangunan Jalan Menuju Desa Bakung

Tim visitasi yang hadir terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos., bersama Siti Masnindar, S.E., selaku Koordinator Bidang HKTK, serta Zamharir, S.HI., M.H., Koordinator Bidang PSI.

Baca Juga :  Bupati Muaro Jambi Kukuhkan Calon Paskibraka HUT RI ke-80, Tegaskan Disiplin dan Tanggung Jawab

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno memaparkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Pemaparan dimulai dari sejarah terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, visi dan misi Muaro Jambi Berbakti, hingga arah kebijakan pembangunan melalui Panca Cita Bupati dan Wakil Bupati.

Lima agenda utama dalam Panca Cita tersebut mencakup kemajuan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Baca Juga :  Siapkan Generasi Pesepak Bola Masa Depan, Bupati Muaro Jambi Buka Turnamen U-12

Bambang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, sehingga setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.