NASIONAL – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril berpandangan bahwa upaya tersebut perlu melihat kembali proses hukum yang sebelumnya telah berlangsung. Menurutnya, persoalan terkait dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai, putusan yang telah dikeluarkan kedua lembaga peradilan tersebut memiliki kekuatan hukum final sehingga persoalan dengan materi yang sama tidak bisa begitu saja kembali dipersoalkan melalui jalur pengadilan.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa terdapat dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang menjadi pertimbangan dalam persoalan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” imbuhnya.
Yusril Jelaskan Posisi Hukum Gibran Terkait PK
Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan terbatasnya ruang bagi Gibran untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK).
Yusril menjelaskan, dalam perkara di MA, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
