Muzani menegaskan bahwa MPR akan segera menindaklanjuti perkembangan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Langkah itu diperlukan untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” jelasnya.
Dengan adanya pernyataan Prabowo dan keterangan pimpinan MPR, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran kini memasuki tahapan ketatanegaraan berikutnya.
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan menjadi perhatian publik, mengingat posisi tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.***
