Namun secara tiba-tiba surat pemberitahuan tersebut ditarik. Kanit Tipidter Polres Tebo, Nanda, saat dikonfirmasi Sabtu (14/2/2026), membenarkan bahwa surat sempat diterima sebelum akhirnya dicabut.
“Suratnya memang sempat masuk, tetapi kemudian ditarik kembali sekitar dua hari lalu. Untuk alasan penarikan kami tidak mengetahui,” ujarnya singkat.
Ketua ACAK, Ardiansyah, juga mengonfirmasi pembatalan aksi tersebut, namun tidak menjelaskan alasan di balik keputusan itu.
“Benar, tidak jadi unjuk rasa. Surat sudah saya tarik,” katanya.
Di tengah pembatalan tersebut, beredar informasi di kalangan warga Puntikalo bahwa aksi batal digelar karena adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp25 juta dari sosok yang disebut sebagai bos PETI kepada pihak tertentu. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut.
Kabar tersebut memperkuat dugaan publik bahwa aktivitas PETI di Puntikalo tidak berdiri sendiri, melainkan didukung kekuatan modal yang mampu meredam tekanan sosial maupun hukum. Di sisi lain, para pekerja kecil justru harus menghadapi konsekuensi pidana.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Kapolres Tebo AKBP Triyanto dan Kasatreskrim IPTU Rimhot Nainggolan untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih dalam penanganan PETI di Desa Puntikalo.
Penanganan perkara ini dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen aparat dalam memberantas tambang ilegal di Kabupaten Tebo—apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau justru hanya menjerat pelaku di lapisan bawah.***
