Lahan stadion tersebut selama puluhan tahun dikenal sebagai aset Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ), pengelola Universitas Batanghari (UNBARI).
YPJ pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti, meski saat itu tidak diterima. Namun substansi konflik kepemilikan tanah tersebut tidak pernah benar-benar usai.
Masyarakat Jambi tentu masih ingat, pagar beton dan papan nama UNBARI pernah terpampang jelas di lokasi itu sebelum akhirnya diganti oleh papan proyek stadion. Jika YPJ kembali menggugat dengan legal standing yang lebih kuat, sengketa bisa kembali mencuat.
*Legal Standing Gugatan YPJ atas Lahan Stadion Akan Lebih Kuat?*
Jika sengketa kepemilikan UNBARI tidak dicampuri terlalu jauh oleh kekuasaan politik, maka penyelesaiannya relatif mudah dan tidak perlu berlarut-larut.
Justru di sinilah letak kekhawatiran terbesar pemerintah provinsi.
Bagi Pemprov Jambi, ancaman paling serius adalah apabila YPJ kembali mengajukan gugatan terhadap lahan Stadion Swarnabhumi proyek yang sudah menyedot anggaran lebih dari Rp 250 miliar.
Semakin terlihat bahwa pembangunan mega proyek tersebut dipaksakan, bahkan terkesan mengorbankan kepentingan pendidikan swasta yang seharusnya dilindungi.
*Pandangan Kuasa Hukum YPJ*
Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ), Ihsan Hasibuan, turut menyoroti adanya kepentingan politik yang diduga menyertai pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPJB), yayasan tandingan yang dibentuk Gubernur Jambi.
“Kami menilai pendirian YPJB oleh Gubernur Jambi diduga digunakan untuk kepentingan politik, khususnya terkait mega proyek Stadion Swarnabhumi yang kini tengah dibangun di atas tanah hibah dari Pemkab Batanghari kepada YPJ pada masa lalu,” ujar Ihsan (5/11/2025).
