Sejumlah BUMDes di Rantau Rasau Mandek, Camat: Ada yang Macet, Ada Juga yang Masih Jalan

Avatar
Ilustrasi konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan aset dan potensi lokal. (Foto: Istimewa)

TANJAB TIMUR – Beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dilaporkan mengalami berbagai kendala dalam operasionalnya. Bahkan, ada yang vakum cukup lama hingga mengalami kemacetan.

 

Hal ini disampaikan langsung oleh Camat Rantau Rasau, A. Yani, SE, saat diwawancarai media pada Selasa, 16 Juli 2025. Ia menyebut, meski ada BUMDes yang masih aktif dan berkembang, namun tidak sedikit juga yang justru mandek dan menghadapi persoalan keuangan serius.

Baca Juga :  Optimis Menang, Diana : Kami Tetap Kulov Nazar dan Mas Agus Tu lah

 

“Memang kondisinya bervariasi. Ada yang masih jalan dan cukup maksimal, tapi ada juga yang sudah tidak beroperasi lagi bahkan macet,” ungkap Camat A. Yani.

 

BUMDes yang ada di Rantau Rasau diketahui mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari simpan pinjam, ternak madu hutan, penyewaan tenda, pangkalan gas, jasa fotokopi, sampai armada pengangkut buah kelapa sawit. Sayangnya, dengan variasi jenis usaha tersebut, tidak semuanya berjalan sesuai harapan.

 

Baca Juga :  Pastikan Ternak Aman, Bhabinkamtibmas Polsek Tebo Ulu Imbau Warga Waspada Pencurian Hewan Ternak

Yang menarik, penyertaan modal dari desa untuk mendukung BUMDes juga sangat beragam. Dari informasi yang dihimpun, ada yang hanya puluhan juta, tapi ada juga yang ratusan juta rupiah. Bahkan, salah satu desa disebut-sebut telah mengucurkan dana hingga lebih dari setengah miliar rupiah untuk BUMDes-nya.

 

“Kalau dilihat dari sejarahnya, sejak tahun 2018 beberapa desa sudah mulai menyertakan modal untuk BUMDes. Tapi bagaimana hasilnya sampai sekarang, itu masih jadi pertanyaan masyarakat,” tambah Camat.

Baca Juga :  Jalan Usaha Tani Rantau Makmur Diduga Bermoduskan Swakelola

 

Dengan kondisi seperti ini, publik mulai mempertanyakan apakah BUMDes yang sudah berjalan selama beberapa tahun itu benar-benar memberi dampak positif, atau justru hanya menjadi beban keuangan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan keberlangsungan BUMDes pun dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Pemerintah kecamatan sendiri berkomitmen untuk terus mendorong pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMDes agar bisa beroperasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga desa.***

SLM

You cannot copy content of this page