Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pendataan dan pengawasan tenaga kerja, baik lokal maupun asing, serta peningkatan program pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang koperasi, memperketat pengawasan, serta memberikan sanksi tegas terhadap koperasi yang tidak sehat.
Pada sektor pelayanan publik, Fraksi Demokrat menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan bagi peserta BPJS tanpa diskriminasi. Selain itu, RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo didorong untuk melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi kepada seluruh peserta BPJS. Kami juga mendorong RSUD STS Tebo melakukan inovasi agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan ternak agar tidak menimbulkan konflik di lingkungan permukiman.
Lebih lanjut, Pahlefi mengungkapkan bahwa masih terdapat 4.442 warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami meminta Dinas Dukcapil segera mengambil langkah strategis untuk menuntaskan perekaman KTP bagi 4.442 warga yang hingga kini belum terdata, sehingga hak-hak administrasi kependudukan mereka dapat terpenuhi,” jelasnya.
