Pihak DPRD juga menilai, keberpihakan pemerintah pusat terhadap tenaga honorer akan mencerminkan keseriusan dalam membangun pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan justru berpotensi memicu keresahan baru di tengah masyarakat dan tenaga honorer itu sendiri.
Dengan adanya desakan langsung ke Menpan RB ini, DPRD Tebo berharap agar pemerintah pusat segera merespon dan membuka peluang pengangkatan bagi tenaga R3, R4, guru, kesehatan, serta tenaga DLH. Aspirasi ini diharapkan menjadi prioritas agar Kabupaten Tebo bisa semakin maju dengan dukungan sumber daya manusia yang jelas status dan kesejahteraannya.***
